1. MENINGKATNYA PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSI (IPM) PADA TAHUN 2009 SECARA MAKRO SEBESAR 0,64 POIN MERUPAKAN SUATU HAL YANG POSITIF, NAMUN DEMIKIAN ADA BEBERAPA INDIKATOR YANG PERLU DICERMATI BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT SEPERTI :
- TINGKAT PENYERAPAN TENAGA KERJA YANG HANYA SEBANYAK 49.861 ORANG DENGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SEBESAR 5.41% DARI ANGKATAN KERJA SEBANYAK 922.311, MENGINDIKASIKAN MASIH SANGAT RENDAHNYA PENYERAPAN ANGKATAN KERJA DIKABUPATEN GARUT DAN ADANYA KESENJANGAN EKONOMI PADA MASYARAKAT WALAUPUN SECARA INDEKS DAYA BELI RATA-RATA MENGALAMI PENINGKATAN, SEHINGGA PERLU LEBIH DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MAMPU LEBIH MEMERATAKAN KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAT SERTA DAPAT MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA YANG LEBIH BESAR SESUAI DENGAN SALAH SATU MISI PEMBANGUNAN 2009 YAITU UNTUK MENCIPTAKAN ATAU MENINGKATKAN KESEMPATAN BERUSAHA DAN LAPANGAN KERJA.
- PADA CAPAIAN INDEKS PENDIDIKAN YANG MASIH DIBAWAH TARGET YAITU SEBESAR 81,71 POIN DARI YANG DITARGETKAN SEBESAR 82,32 POIN MENUNJUKAN BELUM, OPTIMALNYA CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG PENDIDIKAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN IPM.
- PERLU ADANYA STANDAR MINIMAL PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT YANG JELAS TIDAK HANYA MENYANGKUT AKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN OBAT, PENGHAPUSAN RETRIBUSI PELAYANAN DAN TERSEDIANYA JAMKESDA UNTUK MASYARAKAT MISKIN SAJA AKAN TETAPI DALAM SISTEM PELAYANAN HARUS
DITINGKATKAN SEHINGGA TIDAK ADA LAGI KELUHAN DARI MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN DARI RSU DAN PUSKESMAS YANG KURANG BAIK.
2. PADA CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG PADA REALISASINYA MENCAPAI 101,33% DARI YANG DITARGETKAN, PADA BEBERAPA SUMBER PENDAPATAN TERUTAMA DARI RETRIBUSI DAERAH YANG HANYA 17 DARI 28 JENIS PENERIMAAN YANG MENCAPAI TARGET. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT PERLU DILAKUKAN BEBERAPA LANGKAH PEMECAHAN MASALAH YANG LEBIH BAIK DARI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM UPAYA PEMECAHAN SEBAGAIMA TELAH DITUANGKAN DALAM BUKU LKPJ.
3. DALAM KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG DIMANA BELANJA PEGAWAI DIANGGARKAN SEBESAR 44,415 MILYAR , BELANJA BARANG DAN JASA SEBESAR 170,823 MILYAR RUPIAH DAN BELANJA MODAL SEBESAR 82,895 MILYAR RUPIAH KAMI MENCATAT BAHWA :
- ANGGARAN BELANJA PEGAWAI YANG HANYA DIPERUNTUKAN UNTUK HONORARIUM DAN UANG LEMBUR MENCAPAI 15% DARI JUMLAH BELANJA LANGSUNG DENGAN PENYERAPAN ANGGARAN SEBESAR 95,57%, DARI JUMLAH BELANJA LANGSUNG AGAR BISA LEBIH DILAKUKAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA LANGSUNG INI.
- ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA YANG MENDAPAT PORSI TERBESAR YAITU 57% DARI JUMLAH BELANJA LANGSUNG DENGAN PENYERAPAN ANGGARAN SEBESAR 95,57 % HAL INI PATUT MENJADI CATATAN KARENA PADA BELANJA YANG SEBAGIAN BESAR TIDAK SECARA LANGSUNG DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT JUSTRU MENDAPAT PORSI PALING BESAR.
- SANGAT MINIMNYA ANGGARAN UNTUK BELANJA MODAL YANG HANYA 28% DARI JUMLAH BELANJA LANGSUNG, HAL INI AGAR MENJADI CATATAN AGAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN KEDEPAN PERLU DITINGKATKANNYA ANGGARAN BELANJA MODAL TERUTAMA PADA BELANJA MODAL UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT.
4. DALAM HAL PENYERAPAN BELANJA LANGSUNG YANG TELAH DIANGGARKAN MASIH ADA BEBERAPA ANGGARAN BELANJA YANG BELUM TERSERAP SECARA OPTIMAL, TERUTAMA TERLIHAT PADA BELANJA MODAL YANG DIANGGARKAN SEBESAR 82,895 MILYAR RUPIAH HANYA TERSERAP SEBESAR 75,464 MILYAR RUPIAH ATAU SEBESAR 91,04%, ADANYA SILPA SEBESAR 121,121 MILYAR RUPIAH PADA TAHUN ANGGARAN 2009, MENUNJUKAN BAHWA MASIH BELUM ADANYA SINERGITAS DAN OPTIMALISASI PADA MANAJEMEN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEHINGGA BANYAK KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2009 DAN DILUNCURKAN PADA TAHUN 2010 HAL INI SANGAT DISAYANGKAN TERUTAMA BILA YANG TIDAK TERSERAP ITU MERUPAKAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN FUNGSI PELAYANAN UMUM MASYARAKAT, UNTUK KEDEPANNYA DIHARAPKAN TIDAK ADA LAGI KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN.
5. PADA URUSAN PENDIDIKAN & PEMUDA DAN KEOLAHRAGAAN ADANYA KESALAHAN DALAM MEMASUKAN ANGGARAN MURNI SEHINGGA TERDAPATNYA BEBERAPA KEGIATAN YANG ADA PADA DPA MURNI NAMUN MENJADI TIDAK ADA PADA ANGGARAN PERUBAHAN YAITU PADA KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH (DAK) DAN REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH (PENDAMPING DAK), HAL INI MENUNJUKAN MASIH KURANGNYA PEMAHAMAN PARA PENGELOLA KEGIATAN DAN PARA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA.
6. PADA PEMBIAYAAN PERLU DITINJAU KEMBALI EFISIENSI PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS TIAP TAHUN, MENGINGAT PENDAPATAN YANG DIDAPAT DARI BUMD SELALU LEBIH KECIL DARI JUMLAH PENYERTAAN MODAL YANG DIKELUARKAN SEHINGGA PEMDA BELUM PERNAH MENDAPAT KEUNTUNGAN DARI PENYERTAAN MODAL DARI BUMDTERSEBUT. UNTUK PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DIDAPAT DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU PERLU DILAKUKAN PERHITUNGAN YANG LEBIH CERMAT KARENA PADA REALISASINYA KURANG DARI YANG TELAH DIANGGARKAN YAITU SEBESAR 7,632 MILYAR RUPIAH DARI 8,084 MILYAR RUPIAH YANG TELAH DIANGGARKAN.
7. DALAM REALISASI MISI MENGURANGI DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI KABUPATEN GARUT ADA BEBERAPA HAL YANG MENJADI CATATAN KAMI, YAITU :
- MENINGKATNYA KONDISI JALAN YANG RUSAK BERAT SEBESAR 13,01% ATAU SEBESAR 318,65 KM DARI TAHUN 2008 YANG HANYA MENCAPAI 236,29 KM.
- SALURAN IRIGASI PEDESAAN YANG DALAM KONDISI RUSAK BERAT MENCAPAI 33,16%.
- DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI MASIH LAMBATNYA RESPON APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA RAMBU LALU LINTAS PERLU DIPERHATIKAN KARENA MENYANGKUT KESELAMATAN DALAM LALU LINTAS DAN MASIH RENDAHNYA KUALITAS PELAYANAN BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UMUM.
- BELUM ADANYA BATASAN PEMBAGIAN TUGAS YANG JELAS PADA SKPD, CONTOHNYA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN AIR ATAU DRAINASE YANG SEPERTI APA YANG MENJADI GARAPAN BINA MARGA DAN SALURAN AIR ATAU DRAINASE YANG BAGAIMANA YANG MENJADI GARAPAN DINAS PERUMAHAN TATA RUANG DAN CIPTA KARYA HAL INIPUN TERMASUK UNTUK PEKERJAAN TPT/KIRMIR, JALAN DAN JEMBATAN BELUM ADANYA PEMBAGIAN TUGAS YANG JELAS INI PERLU SEGERA DISELESAIKAN.
8. BERKAITAN DENGAN MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA BEBERAPA CATATAN YANG DAPAT KAMI BERIKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
- PERLU DILAKUKANNYA LANGKAH-LANGKAH YANG LEBIH BAIK DALAM IMPLEMENTASI DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN, SALAH SATUNYA ADALAH DALAM PENERTIBAN PKL DAN PENATAAN PERKOTAAN DIMANA BELUM ADANYA LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK MENERTIBKAN PARA PKL DAN PENATAAN PERKOTAAN YANG JELAS DIMANA DIHARAPKAN ADANYA LANGKAH YANG TEGAS DAN JELAS UNTUK PENERTIBAN PARA PKL SEHINGGA DAPAT TERTATA DENGAN BAIKNYA DAERAH PERKOTAAN.
- PERLU DILAKUKANNYA KESELARASAN PERENCANAAN ANTARA DAERAH DENGAN PUSAT DAN LEBIH DITINGKATKANNYA LAGI SINERGITAS ANTAR SKPD SEHINGGA DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA DAPAT AGAR DAPAT LEBIH TERASA DAN TERARAH.
- DALAM HAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG HARUS SEGERA DILAKSANAKAN KIRANYA PERLU JUGA DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP STRUKTUR ORGANNISASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG TELAH ADA SEHINGGA APABILA DIRASA DIPERLUKAN ADANYA PERUBAHAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAPAT TERBENTUK STRUKTUR ORGANISASI BARU YANG LEBIH RAMPING STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI DENGAN MEMPERIMBANGKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA, SALAH SATUNYA SEPERTI YANG TERTUANG DALAM BUKU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009 ADALAH DIPERLUKANNYA PELEBURAN ANTARA KANTOR PENANAMAN MODAL DENGAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar